loading...

Rabu, 01 Juli 2020

polri sebut personel duduki jabatan sipil sesuai permintaan | Makassar Info Berita Terbaru


Jakarta, CNN Indonesia --

Polri mengklaim penempatan anggota kepolisian di sejumlah jabatan sipil didasarkan atas permintaan kementerian/lembaga terkait.

"Terkait dengan beberapa pejabat yang duduk di luar struktur [Polri], karena memang penugasan polisi selama ini, sesuai permintaan instansi terkait, Kementerian Lembaga," kata dia, dalam program Setroom yang ditayangkan CNNIndonesia.com, Rabu (1/7).

"Tentunya tanpa adanya usulan dari sana, kita tidak akan mengisi jabatan itu," imbuh Awi.

Jika merujuk Peraturan Kapolri (Perkap) No.4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Polri, lanjutnya, penempatan anggota kepolisian di luar struktur dimulai dari permohonan pimpinan organisasi calon pengguna kepada Kapolri.

Ketentuan itu, berlaku untuk penempatan anggota di dalam dan luar negeri.

"Pada intinya kita menunggu ada permintaan dari kementerian lembaga untuk mengisi jabatan tersebut," katanya.

Tim Advokasi untuk Demokrasi meminta Presiden Joko Widodo mendorong pencabutan aturan yang memungkinkan penempatan polisi aktif di jabatan sipil itu terjadi.Keberadaan para perwira Kepolisian di jabatan-jabatan sipil mendapatkan kritik di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Korps Bhayangkara, 1 Juli 2020.

"Pemerintah--khususnya Presiden--, DPR dan Kepolisian bertindak tegas menghapus praktik Multifungsi Polri dengan mencabut keberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017," kata anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi dari LBH Jakarta, Rasyid, dalam konferensi pers virtual, Rabu (1/7).

Data Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan setidaknya ada 21 polisi aktif dan 9 purwirawan Polri yang menduduki jabatan strategis di lembaga non-kepolisian atau sipil.

Menurut Rasyid, penempatan anggota kepolisian aktif di luar organisasi kepolisian bertentangan dengan Pasal 10 ayat 3 TAP MPR RI No. VII Tahun 2000 dan Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Dua aturan tersebut menjelaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

(yoa/arh)

[Gambas:Video CNN]



Sumber : CNNindonesia.com

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...