loading...

Rabu, 08 Juli 2020

pengamat: tindakan wakil bupati dairi tidak lazim | Makassar Info Berita Terbaru


Medan - Tindakan Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing yang melakukan protes saat acara pelantikan sejumlah kepala dinas oleh Bupati Eddy Keleng Ate Berutu di Pemkab Dairi, Sumatera Utara, pada Selasa, 7 Juli 2020, dinilai tidak lazim.

Jimmy telah menunjukkan ke khalayak ramai tentang ketidakharmonisan antara bupati dengan wakil bupati yang dapat berakibat buruk kepada masyarakat.

Fernanda Putra Adela, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara mengatakan, apa yang terjadi pada saat pelantikan pejabat eselon dua di Kabupaten Dairi, menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara bupati dengan wakilnya.

"Ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati sebenarnya bukan lagi pemandangan baru saat ini. Dan banyak daerah yang mengalaminya," ujarnya menjawab Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.

Apa yang dilakukan Jimmy menurut Fernanda, sesungguhnya tidak lazim, karena mempertontonkan ke publik ada masalah koordinasi kepemimpinan di Pemkab Dairi.

"Ini bisa menjadi kegelisahan masyarakat mengetahui pemimpin mereka ada masalah, dan dapat berimbas pada kinerja pemkab untuk melayani masyarakat Dairi. Kita tentu ingin melihat secara utuh, apa yang menjadi masalah antara keduanya, sehingga bisa terjadi hal yang tidak lazim seperti itu," tutur Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU itu.

Di satu sisi, lanjut Fernanda, kejadian ini juga sebagai bentuk kritik terhadap bupati yang kerap dianggap dominan dan memunculkan kesan wakil bupati hanya sebagai ban serap dalam menjalankan pemerintahan.

"Dominasi memunculkan loyalitas bawahan. Selain pelayanan ke pelayanan publik, akibat dari perseteruan keduanya tentu kita khawatir loyalitas ASN di lingkungan Pemkab Dairi tidak berimbang. Sangat memungkinkan kondisi wabup tidak nyaman ke depannya, karena kurangnya loyalitas dan rasa hormat dari ASN kepada dirinya," sebutnya.

Sebagai wakil kepala daerah, menurut Fernanda, keinginan untuk berkontribusi dalam pemerintahan bisa jadi terhambat, karena tidak adanya pembagian peran.

Kalau relasi antara bupati dan wakil bagus, kan tinggal mereka bagi dua saja

"Dan ini kan juga merugikan negara, karena wabup digaji pakai uang rakyat. Tapi tidak bisa berperan apa-apa. Kalaulah seperti ini, kita bisa berpikir, untuk apa ada wakil kepala daerah," jelasnya.

Dia menengarai ketakharmonisan terjadi akibat tidak seimbangnya politik share atau unsur pembagian kewenangan antara bupati dengan wakil terkhusus dalam hal pengangkatan pejabat.

Jimmy Andrea Lukita SihombingWakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing. (Foto: Tagar/Robert Panggabean)

"Saya pikir bukan istilah yang tepat bila dikatakan share profit. Kalau adapun masalah itu, biarlah di ranah penegak hukum, karena hal itu termasuk abuse of power. Pejabat eselon diangkat melalui proses administrasi dan kualifikasi. Harusnya tidak ada istilah share profit lagi, yang lebih tepat itu pembagian kewenangan antara bupati dan wakilnya terkhusus dalam hal pengangkatan pejabat. Kalau relasi antara bupati dan wakil bagus, kan tinggal mereka bagi dua saja," bebernya.

Atas kejadian tersebut, Fernanda menyarankan kedua orang penting di Pemkab Dairi ini memperbaiki komunikasi, karena mereka berdua adalah paket kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat.

"Sebagai seorang pejabat dan public figur, wabup juga harus bisa menjaga emosinya di hadapan khalayak ramai. Dan tentu keduanya harus segera memperbaiki situasi, mengingat keduanya tentu memiliki pendukung masig-masing di masyarakat agar tidak terjadi gesekan hanya karena ketidakharmonisan koordinasi. Berbagi peran itu penting antara keduanya, karena visi misi yang mereka tawarkan pada saat pemilihan kepala daerah, adalah hasil dari pemikiran mereka berdua, dan seyogianya dikomandani oleh mereka berdua pula," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, acara pelantikan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, diprotes Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing. Acara pelantikan di gedung Balai Budaya sempat dia hentikan sementara pada Selasa, 7 Juli 2020.

Awalnya acara berjalan normal. Tampak duduk di kursi depan, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu didampingi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dairi dan Sekretaris Daerah Leonardus Sihotang.

Usai menyanyikan lagu kebangsaan, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Horas P Pardede, membacakan Surat Keputusan Bupati Dairi. Masih membacakan empat nama kepala dinas, tiba-tiba muncul Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing di lokasi.

Jimmy tampak memberi isyarat lewat tangan kepada Horas Pardede untuk menghentikan pembacaan nama kepala dinas yang akan dilantik hari itu. Jimmy lalu naik ke podium. Melalui pengeras suara ia bertanya, "acara apa ini?" katanya. []

PEN

Berita terkait



Sumber : Tagar.id

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...