loading...

Jumat, 03 Juli 2020

mahfud md tepis pemerintah santai menangani covid 19 | Makassar Info Berita Terbaru


Medan - Pemerintah pusat melalui Mendagri dan Menkopolhukam mengapresiasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara dalam penanganan pandemi corona.

"Gugus Tugas Provinsi Sumut ini sudah bekerja sesuai dengan tugasnya, masing-masing mengawal dengan baik penanganan merebaknya wabah pandemi Covid-19," kata Menkopolhukam Mahfud MD di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, di Jalan Sudirman, Medan pada Jumat, 3 Juli 2020.

Menurut Mahfud, pemerintah mulai dari pusat hingga daerah sudah bekerja dengan baik. Namun masih banyak kritik yang masuk mengenai kinerja.

"Kenapa ini harus saya katakan, bahwa kami sudah bekerja dengan baik, karena sampai beberapa waktu lalu masih banyak sekali kritik, seakan-akan pemerintah itu santai-santai saja. Padahal sudah berusaha," ucapnya.

Selain itu, Mahfud menilai penanganan Covid-19 secara umum sudah mulai membaik, dari pemenuhan alat kesehatan hingga jumlah tes yang semakin bertambah, serta jumlah kesembuhan yang kian bertambah pula.

"Untuk masalah kekurangan alat sudah mulai tertangani dari waktu ke waktu dan kami sepaham bahwa setiap hari bertambah jumlahnya, hal itu karena jumlah yang dites bertambah. Tapi yang menggembirakan dari setiap pertambahan yang meningkat tajam itu, orang yang sembuh juga bertambah," kata Mahfud.

Kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Sumatera Utara, dia memberi masukan agar dapat fokus dengan meningkatkan fasilitas laboratorium bersama, khususnya di zona merah.

"Fokus pada zona merah di Sumut, dengan memberikan fasilitas laboratorium bersama, memperbanyak reagen dan spesimen untuk pelaksanaan tes, dukungan APD dan kebutuhan lainnya yang bertujuan untuk membantu percepatan penanganan. Mudah-mudahan, semua bisa terkendali," tegasnya.

Tahap II, Pemprov Sumut telah menyiapkan konsep new normal

Mendagri Tito Karnavian juga memberi masukan serupa, yakni memperbanyak tes swab. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut didorong untuk bekerja sama dengan pihak swasta dan diatur dengan peraturan daerah.

"Saya sarankan di Sumut dan beberapa kabupaten kota yang punya biaya dan zona merah ini punya lab PCR, atau bekerja sama dengan swasta. Dorong mereka tes PCR dan datanya wajib dilaporkan ke dinas kesehatan untuk selanjutnya dilaporkan ke Kemenkes," sebut Tito.

Semakin banyak dilakukan tes, menurut Tito, semakin mudah memisahkan pasien positif dengan orang yang negatif. Mengenai anggaran penanganan Covid-19, Tito berpesan agar kepala daerah melakukan validasi data penduduk miskin di masing-masing wilayah. Namun harus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah RT, RW, kelurahan hingga ke Kementerian.

"JPS ini hati-hati, dan memerlukan data bottom up. Tolong teman-teman bupati wali kota melakukan validasi data ril penduduk miskin masing-masing, secara berjenjang dari desa hingga provinsi dan laporkan ke DTKS yang ada di kementerian. Kalau data ini tidak valid maka delivery tidak valid," pesan Tito.

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memaparkan yang telah dilakukan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Untuk tahap pertama telah dilakukan refocusing anggaran APBD, menyiapkan rumah sakit rujukan dan alat kesehatan.

"Tahap II, Pemprov Sumut telah menyiapkan konsep new normal. Konsep tersebut telah dikirim ke pemerintah pusat dan sedang dalam pembelajaran. Saat ini Sumut sedang masuk masa transisi. Hasilnya nanti akan kami kirim kepada bupati dan wali kota untuk dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi di daerahnya," ungkap Edy.

Berdasarkan konsep tersebut, akan disusun aturan seperti peraturan gubernur. Sehingga memungkinkan pemberian sanksi bagi yang melanggar.

Mengenai JPS Tahap II, Pemprov Sumut masih sedang mempelajarinya. Namun ada kemungkinan untuk memperbarui data orang miskin baru yang terdampak Covid-19. Sedangkan untuk stimulus ekonomi, Pemprov Sumut akan memfokuskan ke arah pertanian, sehingga benar-benar bermanfaat kepada masyarakat di sektor tersebut.

"Dari yang dirumahkan, nelayan, petani yang terdampak Covid-19, sehingga semua bisa dapat bantuan pusat yang berupa BLT dan PKH dan kami bisa tindak lanjuti dari hasil refocusing APBD masing masing," tandas Edy.[]

Berita terkait



Sumber : Tagar.id

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...