loading...

Kamis, 02 Juli 2020

kartu prakerja dihentikan, pan: evaluasi total | Makassar Info Berita Terbaru


Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi niatan pemerintah untuk menghentikan program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kartu Prakerja.

Saleh menilai, penghentian program itu merupakan salah satu keinginan masyarakat. Menurutnya, selama Kartu Prakerja dihentikan sudah selayaknya dilakukan pembenahan.

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Ini sudah sesuai dengan harapan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini. Penghentian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja tersebut," katanya kepada Tagar, Kamis, 2 Juli 2020.

Dia mengatakan, program andalan Jokowi ini harus diciptakan secara matang dan sesuai dengan keinginan presiden.

Harapan Saleh, program ini harus menjadi salah satu solusi bagi para pencari kerja dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kartu Prakerja ini adalah salah satu program unggulan Presiden Jokowi. Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan harapan dan ekpektasi presiden. Ini harus sesuai dengan para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK," ujarnya.

Pandangannya, alasan pemberhentian program Kartu Prakerja yang disebutkan dalam surat pernyataan yang beredar tersebut hanya sebagian dari komplain masyarakat.

"Masih ada beberapa alasan lain yang tidak dimasukkan. Namun demikian, alasan-alasan tersebut dianggap cukup mewakili alasan-alasan lainnya. Yang penting, untuk sementara program ini dihentikan terlebih dahulu," kata dia.

Selanjutnya, dia berharap, dalam melakukan evaluasi terhadap program tersebut, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak yang terkait.

"Setidaknya, pemerintah dapat melibatkan para pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka-mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja. Dengan pelibatan tersebut diharapkan akan dapat mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat mengembalikan fungsi pelatihan itu kepada tujuannya awalnya," ucapnya.

Menurutnya, jika pemerintah masih tetap berniat melanjutkan program Kartu Prakerja ini, maka harus dilakukan evaluasi secara komprehensif.

"Jika perlu, evaluasi tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum. Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program tersebut. Anggaran pelaksanaan program ini kan besar. Ada 20 Triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," kata Saleh Partaonan Daulay. []

Berita terkait



Sumber : Tagar.id

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...