loading...

Kamis, 09 Juli 2020

BSN Bicara Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akuntabilitas Pengujian | Makassar Info Berita Terbaru


Terkini.id, Makassar – Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S. Achmad membuka webinar berjudul Knowledge Sharing – Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Akuntabilitas Pengujian.

Kukuh mengatakan, lingkungan hidup yang lestari diiringi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dapat diwujudkan melalui regulasi-regulasi yang menunjang.

Undang-undang SPK memiliki empat kata kunci yang menjadi tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat Indonesia dalam hal aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Kukuh menyampaikan, pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk memastikan kelanjutan bumi yang kita tinggali untuk generasi-generasi mendatang.

Kukuh menuturkan bahwa BSN bertugas mengkoordinasikan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya yang berkaitan dengan lingkungan.

"Tentu dengan melibatkan Komite Teknis dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata dia, Kamis, 9 Juli 2020.

Terkait dengan akuntabilitas pengujian untuk akuntabilitas regulasi lingkungan hidup, Kukuh menjelaskan bahwa BSN juga memiliki tugas untuk melakukan uji kompetensi laboratorium pengujian lingkungan hidup atau akreditasi melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN).

SNI ISO/IEC 17025 menjadi persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, dijadikan prasayarat oleh KLHK untuk dilakukan registrasi kompetensi laboratorium lingkungan hidup.

Kukuh mengimbau kepada seluruh laboratorium untuk tetap mempertahankan kompetensi masing-masing, walau di tengah pandemi Covid-19. Tetap harus produktif dengan menjalankan protokol kesehatan.

"KAN telah mengintrodusir tata cara asesmen jarak jauh atau remote assessment," katanya.

Sementara, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro, Dwi P. Sasongko memaparkan mengenai perkembangan dan isu-isu lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Penerapan Standardisasi Lingkungan Hidup.

UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pasal 3 huruf B: Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian lingkungan hidup.

"Yang menjadi sorotan utama adalah proses industrialisasi untuk memajukan ekonomi, di sisi lain memiliki potensi menurunkan kualitas lingkungan hidup," ungkapnya.

Menurut Dwi, pada tataran internasional, pada aras global ada beberapa protokol dan konvensi yang diterapkan di Indonesia melalui proses adopsi dan modifikasi melalui ratifikasi peraturan perundang-undangan sehingga menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Pertama adalah Protokol Cartagena terkait untuk keamanan hayati atau bio safety. Kedua adalah Konvensi Bazel terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketiga adalah Protokol Montreal terkait perlindungan ozon, berikutnya adalah Protokol Kyoto tentang perubahan iklim.

Protokol-protokol tersebut menghasilkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaan untuk diterapkan pada level ekosistem atau level proyek.

Dwi menjelaskan bahwa Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK telah memiliki daftar SNI yang terdiri dari Bidang Standardisasi Pengelolaan.

Seperti SNI tentang Manajemen Lingkungan, Bidang Standardisasi Produk, SNI tentang Kriteria Ekolabel, Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian, SNI tentang Kualitas Air dan Air Limbah, SNI tentang Kualitas Air Laut, SNI tentang Kualitas Udara, SNI tentang Bahan Berbahaya Beracun, SNI tentang Kriteria Ekolabel.

Sementara itu, Analis Kebijakan Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Herman Hermawan menjelaskan peta sebaran Laboratorium Penguji Lingkungan Hidup yang berjumlah 1040 laboratorium.

Laboratorium yang terklasifikasi sebanyak 295 laboratorium penguji parameter kualitas lingkungan, serta 125 laboratorium lingkungan teregistrasi.

Sehingga total laboratorium terakreditasi KAN sebanyak 1411 laboratorium yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009.

Saat ini KLHK sedang menunggu harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum dan HAM juga public sharing dengan stakeholder untuk memperbarui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009 sesuai perkembangan yang ada, salah satunya mengacu pada SNI ISO 17025:2017.

"Sampai dengan tahun 2019 Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) telah melakukan pembinaan dan pendampingan percepatan menuju akreditasi (pilot project) pada 24 laboratorium lingkungan di instansi Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersebar di 16 Provinsi di Indonesia," sebut Herman.

Herman menjelaskan keterkaitan regulasi lingkungan hidup dan penilaian kesesuaian adalah UU No. 32 / 2019 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14, 15 (2), 20, serta 63 (1); UU No. 20/2014 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 3 butir B, pasal 4; juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34/2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Herman menyampaikan bahwa UU No. 32 / 2019 Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 20/2014 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian beririsan pada 4 poin yaitu terukur, terverifikasi, tersertifikasi, serta terpantau.

"Dapat dicermati bahwa kelemahan pada level implementasi, ditunjukkan bahwa RPJMD anggaran pendukung 72% anggaran dialokasikan untuk persampahan, padahal 11 urusan Lingkungan Hidup bukan hanya urusan persampahan," tutup Herman.



Sumber : Terkini.id

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...