loading...

Sabtu, 20 Juni 2020

kpu bantul butuh 15.000 petugas kpps | Makassar Info Berita Terbaru


Bantul - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul telah memulai tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) lagi. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan kembali badan Ad hoc yang telah dibentuk Februari lalu. Sebelumnya, anggota penyelenggara pemilu tersebut terlebih dahulu mengikuti assessment ujian persyaratan.

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah menyampaikan, pihaknya kembali mengaktifkan 85 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 17 Kecamatan bersama 51 orang Sekretariatnya. Serta 225 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 75 Desa beserta 255 sekretariatnya. "Ada dua PPS di dua desa yang mengundurkan diri, ini lebih kepada alasan kesehatan," katanya ketika dihubungi pada Sabtu 20 Juni.

Dia mengatakan, satu PPS diketahui sedang mengandung, sedangkan satu orang lainnya terpilih sebagai dukuh di Kecamatan Kretek. Meski begitu, hal tersebut tidak mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada.

Musnif mengatakan faktor kesehatan merupakan yang utama. Terlebih dengan keadaan saat ini, pelaksanaan tahapan pilkada juga perlu memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Musnif juga menjelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan TPS, pihaknya membutuhkan banyak tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Di setiap TPS diperkirakan akan ada tujuh orang KPPS. Sehingga total KPPS yang dibutuhkan berkisar 15.000 orang. "Personel-personel ini tentu akan kami siapkan, informasinya sudah kita sampaikan dari sekarang," jelasnya.

Tentu nanti akan kami informasikan ke masyarakat luas, agar mereka yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri.

Pembentukan KPPS akan dilakukan dua bulan sebelum pemilihan suara berlangsung, diperkirakan sekitar Oktober mendatang. Ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif, tidak hanya sebagai pemilih namun juga sebagai penyelenggara pemilihan.

Dalam waktu dekat KPU perlu membentuk Petugas Pemutakhitan Data Pemilih (PPDP) yang dijadwalkan berlangsung 24 Juni hingga 14 Juli. Dengan masa kerja 15 Juli hingga 13 Agustus.

PPDP merupakan masyarakat Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RW) atau masyarakat umum yang direkomendasikan PPS setempat. "Tentu nanti akan kami informasikan ke masyarakat luas, agar mereka yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri," ungkapnya.

Musnif juga mengatakan, pihaknya sudah membuka ruang bagi pemantauan pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan sejak 1 November 2019 hingga Desember mendatang. Namun sampai saat ini belum ada badan atau lembaga yang mendaftarkan diri ke KPU.

Mengundang pemangku kepentingan dalam rapat daring, Musnif berharap para pemilik kewenangan tersebut dapat menyampaikan informasi terkait perubahan tahapan Pilkada 2020. []

Berita terkait



Sumber : Tagar.id

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...