loading...

Rabu, 24 Juni 2020

bappenas sebut pemda punya andil cegah rakyat jadi miskin | Makassar Info Berita Terbaru


Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) punya andil besar untuk mencegah masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan di tengah tekanan pandemi virus corona atau covid-19. Pemda juga punya peran dalam pemulihan ekonomi masyarakat usai pandemi.

Pasalnya, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Maliki menyatakan ada potensi sekitar 55 persen masyarakat di kelas ekonomi atas turun menjadi kelas menengah. Lalu, yang menengah turun ke menengah bawah.

Kemudian, ada pula potensi masyarakat di kelas menengah bawah turun ke rentan miskin. Begitu pula dari yang rentan miskin ke miskin dan dari miskin ke miskin kronis akibat tekanan dampak corona.

"Kunci penanganan dan pemulihan dampak covid-19 terletak pada pemerintah daerah sebagai tingkat pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat," ujar Maliki dalam diskusi virtual kementeriannya, Rabu (24/6).

Maliki mengatakan pemda dapat mencegah masyarakat masuk ke jurang kemiskinan dengan memastikan dukungan dan layanan dari sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada sektor kesehatan, pemda perlu memastikan penyediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Sementara di sektor sosial, pemda perlu memastikan seluruh anak miskin dan rentan miskin tetap bisa mendapat pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pemda perlu memberikan pemerataan akses terhadap layanan dasar.

"Juga memastikan seluruh masyarakat miskin dan rentan miskin menerima bantuan sosial dan terlindungi," katanya.

Sedangkan dari sektor ekonomi, pemda perlu tetap menggerakkan roda perekonomian daerah. Begitu pula dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menyediakan subsidi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Pemda juga perlu memberi analisis sosial-ekonomi dari dasar perencanaan yang baik," imbuhnya.

Dari sisi perencanaan, Maliki mengingatkan pemda agar senantiasa membuat perencanaan berdasarkan basis data yang kuat. Selain itu, kebijakan yang akan dikeluarkan juga berasal dari analisa dan kajian dampak mendalam.

Untuk mendukung perencanaan kebijakan yang baik, sambungnya, Bappenas juga sudah mengeluarkan Sistem Perencanaan Penganggaran Pemantauan Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT).

SEPAKAT merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 2018.

SEPAKAT bisa membantu pemda untuk menganalisa kebijakan yang perlu diambil berdasarkan integrasi data dan bukti kondisi perekonomian yang riil. Selain itu, pengambilan kebijakan juga bisa merujuk pada contoh hasil kebijakan yang sudah diterapkan oleh daerah lain.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar Darwin Badaruddin mengaku terbantu dengan SEPAKAT. Sebab, sistem ini membantu Pemkab Polewali Mandar dalam hal mempertajam bentuk kebijakan yang perlu diambil untuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Sistem ini juga bermanfaat sebagai data terpadu yang menghasilkan dokumen perencanaan berbasis fakta sehingga membantu kami dalam diagnosa tingkat kemiskinan masyarakat," kata Darwin dalam kesempatan yang sama.

Contohnya, kata Darwin, ketika pandemi corona mengharuskan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat, sistem ini menjadi acuan pengambilan kebijakan. Pada sistem ini, pemerintah setempat memasukkan berbagai pertimbangan seputar kondisi masyarakat.

Misalnya, permintaan menurun, harga komoditas menurun, daya beli melemah, logistik terganggu, dan lainnya. "Ada identifikasi dan analisa isu di situ dari fenomena yang ada," imbuhnya.

Di sisi lain, menurut Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar, SEPAKAT juga memiliki sinkronisasi basis data dari sistem lain. Contohnya, dengan sistem basis data di Kementerian Dalam Negeri.

"Sistem data yang ada di Kabupaten Pekalongan dan terintegrasi juga dengan data-data sektor yang ada di Kementerian Dalam Negeri misalnya," ucap Yulian.

Sebagai gambaran, Bappenas memperkirakan jumlah penduduk miskin akan mencapai 26,2 juta sampai 27,5 juta orang atau setara 9,7 persen sampai 10,2 persen dari total populasi Indonesia pada tahun ini. Sedangkan tahun depan diperkirakan berada di kisaran 9,2 persen sampai 9,7 persen dari populasi penduduk. 

[Gambas:Video CNN]

(uli/age)

Sumber : CNNindonesia.com

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...