loading...

Sabtu, 28 Maret 2020

Gara-gara Bawang, Pengusaha Minta Mentan Syahrul Yasin Limpo Mundur | Makassar Info Berita Terbaru


Terkini.id, Jakarta – Pengusaha importir pangan mempermasalahkan masih adanya kewenangan Kementerian Pertanian dalam urusan impor bawang putih. Kebijakan yang mewajibkan barang impor dikarantina, menurut mereka akan membuatnya dipersulit.

Ketua Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) Mulyadi mengaku bingung dengan sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang tetap mewajibkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebagai syarat wajib bagi para importir.

Akibatnya, proses percepatan impor bawang putih dan bawang bombai dinilai tak berjalan.

"Awalnya pengusaha mengapresiasi langkah pembebasan izin impor dan kuota yang dikeluarkan Kemendag. Namun, sampai saat ini pengusaha impor khawatir, mengingat dalam importasi masih ada kewenangan Kementan, dalam hal ini kewajiban karantina di pelabuhan," terang Mulyadi melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu 28 Maret 2020

"Berikanlah pelaku usaha ini kepastian. Jangan sampai ketika kami melaksanakan arahan Kemendag, pas di karantina dipermasalahkan. Karena (badan) Karantina itu di bawah Kementan. itu yang juga kami takutkan," tutur dia lagi.

Mulyadi menuturkan, pengusaha sebenarnya juga lebih nyaman jika sistem kuota seperti sekarang tidak lagi diterapkan. Sistem kuota justru menciptakan kartel dengan potensi korupsi yang besar dari sisi perizinan. Dia tak menafikan, hanya yang memenuhi persyaratan saja, terutama syarat dalam tanda petik, yang mendapatkan kouta.

"Sejauh ini hanya sekitar 18-an (importir) yang dikeluarkan (izinnya) dari ratusan pelaku usaha yang mengajukan RIPH ke kementan. Kami menilai tepatlah dibuka bebas kouta ini," ujarnya.

Ketidakpastian kini terjadi pada proses percepatan proses impor bahan pangan khususnya bawang putih dan bawang bombai.

Pasalnya, pembebasan izin impor yang diputuskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) justru dibantah Kementerian Pertanian (Kementan) yang bersikukuh memberlakukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebagai syarat wajib bagi para importir.

Terhadap sikap kengototan ini, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dinilai secara tidak langsung membantah perintah kepala negara. Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi mentan. Bahkan, Menteri Syahrul disarankan untuk mundur dari jabatannya karena tak sejalan dengan keinginan Presiden.

"Presiden berhak untuk mengevaluasi menterinya. Ingat, menteri itu pembantu presiden. Jadi, secara mutlak harus mengikuti instruksi langsung dari kepala negara," kata Emrus.

Menurut Emrus, pembebasan impor itu merupakan langkah tepat. Ini mengingat kondisi kelangkaan komiditas itu di Indonesia di tengah merebaknya virus corona.

Sementara Ketua II Perkumpulan Pelaku Sayuran Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), Valentino sebaliknya mendukung langkah yang diambil Kementan menerapkan RIPH dan syarat wajib tanamnya. Namun untuk kondisi kini, Pusbarindo menunggu sikap Kementan apakah masih menerapkan RIPH atau tidak.

Diharapkan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bisa sinkron dengan hal ini.

"Jika tidak sinkron, dikhawatirkan setelah ini berjalan akan timbul masalah baru lagi. Kami berharap importir yang sudah mengajukan RIPH segera dirilis oleh Kementan, karena kebijakan pembebasan import ini hanya sementara," ucapnya.

Amanat UU

Sebelumnya, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto menegaskan, pihaknya tetap memberlakukan RIPH, khususnya untuk komoditas bawang bombai dan bawang putih. Prihasto menjelaskan, kewajiban RIPH merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Pasal 88 yang menyatakan, impor produk hortikultura wajib memenuhi beberapa syarat.

Sebaliknya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengumumkan penyederhanaan peraturan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019, tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Kebijakan tersebut diundangkan pada Rabu (28/3) dan mulai berlaku Kamis 19 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2020. Dia menegaskan, kebijakan itu sudah sesuai arahan Presiden Jokowi dan berkordinasi dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo.



Sumber : Terkini.id

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...