loading...

Rabu, 08 Januari 2020

FPPL Tantang Polres Gowa Tindak PT. HGP yang di Duga Labrak Hukum | LiputanMakassar.com | Makassar Info Berita Terbaru


Advertisement

SULSELBERITA.COM. Gowa -"Pengurus pusat Forum pemuda Pemerhati lingkungan sul-sel (FPPL Sul-Sel) menilai PT. Harfia Graha Perkasa telah melanggar beberapa aturan undang-undang karena dalam aktifitasnya diduga tidak mengantongi amdal dan izin lingkungan.

Ketua PP Forum pemuda pemerhati lingkungan Imran wahyudi mengatakan, aktivitas pabrik PT. HGP di kecamatan somba opu, kelurahan romang polong,  Kab. Gowa mestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan khususnya kepolisian Polres Gowa.

"Tidak adanya izin lingkungan sebagai prasyarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sebelum memulai dan melanjutkan ijin pabrik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya menjadi perhatian dari kepolisian maupun pemerintah" ungkap imran, Senin 6 Januari 2020.

Imran menyebut, aktifitas pabrik merupakan kegiatan yang memiliki dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Seharusnya pihak perusahaan tidak mengabaikan soal kewajiban memenuhi dan menyiapakan dokument amdal untuk selanjutnya mengurus izin lingkungan.

Soal Amdal ini bukanlah masalah sederhana yang bisa seenaknya diabaikan oleh PT. Harfia Graha Perkasa. UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 32 ayat 1 jelas mengamanahkan bahwa setiap usaha wajib amdal/UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan," paparnya.

Izin lingkungan ini juga persyarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan izin usaha serta perijinan lain yang menjadi syarat wajib sebelum memulai aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun, sehingga jika saat ini PT. HGP belum memperjang ijin bahwa sudah setahun lebih tidak berizin dan membuat dokument amdal maka dipastikan bahwa PT. HGP belum memiliki izin lingkungan, izin usaha maupun izin penting lainnya dan ilegal beroperasi sampai hari ini.

Dengan demikian, aktivitas pabrik PT. HGP adalaha aktivitas ilegal yang mesti dihentikan demi hukum dan pihak kepolisian harus segera memeriksa dan menagkap pimpinan PT. HGP atas dugaan UU lingkungan hidup" tekannya.

Untuk menyikapi hal ini, PP FPPL Sul-Sel akan mengambil langkah pengawalan strategis dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan dan dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas ilegal PT. HGP.

Kami juga mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa kemungkinan terjadi praktek suap menyuap dan kongkalikong antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah eksekutif maupun legislatif baik pemda Gowa maupun pemprov sulawesi selatan, ujarnya.

Imran menilai pemda gowa tutup mata dan membiarkan aktivitas ilegal ini terus berlangsung. Dia menduga PT. HGP dilindungi oleh kekuatan besar sehingga pemda tidak berani mengambil tindakan.

Untuk itu, kami akan segera bersurat ke DPRD Sulawesi selatan dan Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan Sul-sel agar segera turun melakukan sidak dilapangan untuk selanjutnya memberhentikan dan menutup perusahaan ini. Pelanggarannya kami nilai sangat berat sehingga kami yakin PT. HGP bisa ditutup karena memang tidak berizin.



Sumber : SULSEL BERITA

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...