Presiden Jokowi Wajib Tahu, Sekda dan Polisi di Aceh Tenggara Diduga Kriminalisasi Aktivis Anti Korupsi | LiputanMakassar.com


SULSELBERITA.COM. Gowa-Aceh Tenggara: Pegiat atau Aktivis Anti Korupsi tidak memiliki batasan definisi yang jelas dalam aturan
hukum manapun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pegiat atau Aktivis sendiri merupakan
orang (anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan)
yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya.
Sedangkan anti korupsi berarti sikap atau perilaku yang menentang terhadap adanya korupsi yang
merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi secara garis besar pegiat atau aktivis
anti korupsi merupakan orang yang aktif mendorong adanya suatu sikap atau perilaku untuk menentang adanya korupsi yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Dalam pandangan internasional, pegiat anti korupsi merupakan salah satu bagian dalam kategori
Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) berdasarkan UN Declaration on Human Rights
Defenders. Sebab, pegiat anti korupsi memiliki fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik
sehingga berkurangnya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat guna memastikan implementasi terhadap standar HAM terpenuhi.

Sebagai bagian dari pembela HAM, pegiat anti korupsi juga mengalami banyak tantangan dan
hambatan. Khusus yang terjadi di Aceh Tenggara, pegiat anti korupsi seringkali menjadi sasaran kriminalisasi dan kekerasan pada saat menyampaikan atau mengungkap perihal terjadinya sebuah peristiwa korupsi. Serangan ini merupakan salah satu bentuk perlawanan balik dari para pihak yang
terlibat melakukan korupsi atau biasa dikenal dengan istilah Corruptor Fight Back.

Penggiat anti korupsi bisa juga diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi. Jika merujuk pada tata perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, partisipasi publik
merupakan hak masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan negara. Dari mulai hak untuk
mencari, memperoleh dan memberikan informasi, termasuk memberikan saran kepada penegak
hukum untuk menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Ironisnya, fakta-fakta berkata sebaliknya.

Jika klasifikasi ancaman yang diterima oleh pegiat anti korupsi dibuat lebih spesifik, pembakaran beberapa rumah dan mobil pegiat Anti korupsi di Aceh Tenggara (Agara), malah aktivis anti korupsi dilaporkan ke polisi dengan pasal pencemaran
nama baik.

Amri Sinulingga Aktivis Anti Korupsi di Agara ketika diminta tanggapannya mengatakan, di Agara ada sebanyak 6 kali teror pembakaran rumah dan mobil para pegiat, diantaranya, Mahadi Pinem wartawan harian Waspada mobil miliknya yang parkir diteras rumah dibakar OTK, Kasirin Sekedang, S.Ag Ketua LSM SRDK rumahnya dibakar OTK, Arafik Beruh, S.HI Ketua LSM GAKAG mobil Avanza miliknya parkir diteras rumah dibakar OTK, Amri Sinulingga Aktivis Anti Korupsi rumah yang dia tempati bersama keluarga dibakar oleh OTK, Asnawi Luwi wartawan Serambi Indonesia yang baru-baru ini mobil dan rumahnya dibakar oleh OTK dan Kantor PWI juga dibakar oleh OTK. Kata Amri kepada wartawan.

Dari kesemua kejadian itu sampai saat ini pihak Polisi belum satupun bisa mengungkapnya, bahkan ironisnya saat ini Amri Sinulingga diduga dikriminalisasi untuk kedua kalinya oleh polisi dan M. Ridwan Sekda Agara
yang diadukan dengan dalil pencemaran nama baik, padahal kasus korupsi APBD Agara Tahun 2004-2006 itu nyata-nyata M.Ridwan dibawah sumpah mengakui ada menerima sejumlah uang dan uang tersebut sudah dia kembalikan kepada KPK.

Pun demikian ada beberapa kasus besar yang
kasusnya diduga tidak jelas perkembangannya dan diduga mangkrak di Polres Agara diantaranya adalah:
1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/164/V/2017/ACEH/RES AGARA, tanggal 17 Mei 2017 dan pada tanggal 26 November 2018 inisial MI dan DS sudah berstatus tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, namun sampai hari ini para tersangka masih menghirup udara bebas.
2. Laporan Polisi Nomor: LP/B/197/IX/2018/ACEH/RES AGARA, tanggal 5 September 2018 terlapor inisial B dkk tindak pidana Penyerobotan Tanah.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/65/III/2018/ACEH/RES AGARA, tanggal 22 Maret 2018 Tindak Pidana Pembakaran Rumah Aktivis Anti Korupsi.
4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/88/III/2019/ACEH/RES AGARA, tanggal 11 Maret 2019 terlapor inisial RF seorang PNS Tindak Pidana Pengrusakan.
5. Laporan Polisi Nomor: LP/B/36/I/2019/ACEH/RES AGARA, tanggal 26 Januari 2019 terlapor inisial ND Tindak Pidana Penggelapan.
6. Laporan Polisi Nomor: LP/B/110/IV/2019/ACEH/RES AGARA, tanggal 1 April 2019 terlapor inisial SH Tindak Pidana Penggelapan.
7. Laporan Polisi Nomor: LP/B/167/VI/2019/ACEH/RES AGARA/SEK BBS, tanggal 30 Januari 2019 terlapor inisial S Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
8. Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/I/2019/ACEH/RES AGARA/SEK BBS, tanggal 30 Januari 2019 terlapor inisial S Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
9. Laporan Polisi Nomor: LP/B/85/III/2019/ACEH/RES AGARA, tanggal 8 Maret 2019 terlapor inisial M dkk Tindak Pidana Penipuan.
10. Laporan Polisi Nomor: LP/B/262/XI/2018/ACEH/RES AGARA, tanggal 17 November 2018 terlapor inisial MD.
11. Laporan Polisi Nomor: LP/B/275/IX/2019/ACEH/RES AGARA, tanggal 19 September 2019 terlapor inisial S cs Tindak Pidana Penganiayaan.
12. Laporan Polisi Nomor: LP/B/245/VIII/2019/ACEH/RES AGARA, tanggal 28 Agustus 2019 terlapor oknum Polisi inisial AN Tindak Pidana Penganiayaa.
13. Laporan Polisi Nomor: LP/B/315/I/2019/ACEH/RES AGARA, tanggal 24 Oktober 2019 terlapor inisial FA diduga anak M. Ridwan selaku Sekda Agara, Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik (UU ITE).
14. Laporan Polisi Nomor: LP/B/281/IX/2019/ACEH/RES AGARA, tanggal 24 September 2019 terlapor inisial A dkk Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan.
Terkait hal tersebut diatas pada hari Senin 02 Desember 2019 sekira pukul 08:30 wartawan Media Nasional Joernal Inakor (MNJI) mengirimkan pesan untuk konfirmasi pemberitaan melalui WhatsApp kepada Kasat Reskrim Polres Agara Inspektur Polisi Satu Kabri, SH, MM, sepertinya WhatsApp wartawan MNJI tersebut telah diblokir, lantas wartawan MNJI mengirimkan hal yang sama ke masengger/inbox facebook Kabri Ari, Kasat Reskrim Polres Agara tersebut, pesan dibaca, namun sampai berita ini dikirimkan ke redaksi MNJI, Kasat Reskrim Polres Agara itu tidak menggunakan hak jawabnya.

Namun saya sebagai pegiat anti korupsi, kata Amri Sinulingga yang menduga dicari-cari kesalahannya agar dapat dijerat dan dihukum karena melakukan pencemaran nama baik terhadap M. Ridwan selaku Sekda Agara saat ini, hal itu diketahui Amri setelah dirinya menerima surat tembusan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kutacane pada tanggal 29 November 2019 malam dari Polres Agara. Padahal kasus yang sama sudah saya menangkan di Prapradilan oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 27 Agustus 2019. Pak Presiden Jokowi harus tau masalah ini, pungkas Amri Sinulingga.

Maraknya teror dan terkait pencemaran nama baik oleh subjek yang diduga melakukan korupsi perlu
dikaji lebih mendalam, tapi pihak Polres Agara malah terkesan mencari-cari kesalahan para pegiat. Sebab pada tahun 2005 muncul Surat Edaran Kapolri Nomor
B/345/III/2005/Bareskrim tanggal 7 Maret 2005 mengenai penanganan perkara tindak pidana
korupsi yang diprioritaskan. Ada tiga poin dalam Surat Edaran tersebut. Pertama, penanganan kasus
tindak pidana korupsi dengan kegiatan penyelidikan/penyidikan, baik oleh Polri, Kejaksaan dan KPK
selalu dijadikan prioritas utama. Kedua, penanganan kasus pencemaran nama baik sebagai kasus
yang timbul kemudian tetap ditangani, namun bukan prioritas utama dengan tujuan kasus tersebut
tidak terhambat/mengaburkan penanganan korupsi yang menjadi kasus pokoknya. Ketiga, lebih memanfaatkan penanganan kasus pencemaran nama baik untuk mendapatkan
dokumen/keterangan yang diperlukan di dalam proses pembuktian kasus korupsi yang menjadi masalah pokok.

Dengan munculnya Surat Edaran tersebut menjadi justifikasi bahwa jika ditemukan kasus pencemaran nama baik, sepatutnya Polisi perlu memperioritaskan perkara korupsinya. Namun
faktanya, hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Kasus pencemaran nama baik seolah-olah lebih diprioritaskan, dari pada laporan dugaan korupsi
yang dilaporkan.

Isu mengenai perlindungan terhadap pegiat anti korupsi telah diakomodir dalam beberapa aturan,
antara lain UU 30/2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada UU 30/2002 Pasal 15 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memberikan
perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan
keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Memberikan perlindungan yang dimaksud
dalam pasal tersebut berupa pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian
atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Aturan lain yang membahas mengenai perlindungan terhadap pegiat anti korupsi yakni UU 31/2014.
Regulasi tersebut merupakan pengejawantahan atas rekomendasi hasil review UNCAC. Poinnya
yaitu "Memastikan perlindungan kepada pelapor tindak pidana korupsi" dengan ukuran
keberhasilannya yakni melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi
Korban.

Dalam aturan a quo Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa selain saksi dan/atau korban, hak
perlindungan keamanan juga diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli berkaitan dengan
kasus tertentu. Makna "kasus tertentu" terdapat pada Pasal 5 ayat (2) bagian penjelasan yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam kasus tertentu salah satunya yakni tindak pidana korupsi.

Aturan ini menjadi legitimasi bahwa negara wajib hadir dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh
warganya menyangkut perlindungan terhadap pelapor kasus korupsi yang rentan dikriminalisasi
maupun diancam, sebut Amri Sinulingga.

Sementara itu, apabila merujuk pada PP 43/2018 Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (4) dijelaskan kembali mengenai perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi. Artinya, dari ketiga
regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan
rasa aman kepada masyarakat ketika melakukan pelaporan yang berkaitan dengan kasus korupsi
APAPUN caranya. Sebab, tidak ada satupun regulasi yang membatasi hak masyarakat untuk
menyampaikan laporan kasus korupsi, baik melaporkan secara tertutup ataupun terbuka.

Pelaporan secara tertutup dapat dimaknai sebagai upaya pelapor memberikan informasi mengenai
dugaan korupsi dengan tidak menyampaikannya kepada khalayak. Sedangkan pelaporan secara
terbuka menggunakan corong media untuk menyampaikan dugaan kasus korupsi yang sedang
diadvokasi. Namun nyatanya baik pelaporan secara tertutup maupun terbuka, pelapor kasus
korupsi rentan mendapatkan serangan melalui kriminalisasi ataupun serangan secara fisik.

Dengan adanya persoalan kriminalisasi dan ancaman yang dialamatkan kepada pegiat anti korupsi,
maka perlu ada perlindungan hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan bagi
pelapor. Adanya aturan mengenai perlindungan bagi pelapor belum mampu untuk melindungi dari
upaya kriminalisasi bahkan hingga pembunuhan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
secara bersama perlu merumuskan ulang rencana untuk membuat Undang-Undang mengenai
Pembela HAM.

Selain dialamatkan kepada aktivis, serangan fisik juga telah menyasar unsur penegak hukum seperti
pegawai KPK yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga diperlukan mekanisme internal kelembagaan masing-masing penegak hukum untuk memitigasi resiko, juga
untuk menanggulangi ancaman-ancaman dikemudian hari.

Khusus untuk jajaran kepolisian, sudah sepatutnya untuk menaati aturan yang telah dibuat yakni
Surat Edaran Kapolri, mengenai skala prioritas penanganan kasus korupsi yang disampaikan
masyarakat, dari pada memproses laporan pencemaran nama baik yang merupakan perlawanan
balik dari pihak-pihak yang merasa terganggu. Hal ini penting untuk menunjukkan kepada publik konsistensi dan komitmen Polri dalam memberantas korupsi.

Selain itu, Polri pun juga harus menyelesaikan seluruh tunggakan kasus laporan dari masyarakat yang sampai hari ini diduga masih mengendap di Mapolres Agara, kriminalisasi
ataupun pembakaran rumah wartawan dan pegiat yang telah dilaporkan, agar kinerja Mapolres Agara tidak terkesan membungkam agenda pemberantasan korupsi. Pungkas Amri Sinulingga mangakhiri. (**)



Sumber : SULSEL BERITA

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar