Polda Didesak Tahan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pipa di Palopo | LiputanMakassar.com


Polda Didesak Tahan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pipa di Palopo

RADARMAKASSAR.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel didesak untuk menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi proyek pipa di Dinas Tata Ruang dan Proyek Cipta Karya Kota Palopo terus menuai soal. Pasalnya, kasus tersebut telah terbukti ditemukan pelanggaran yang merugikan negara Rp5.543.391.996,91 dari hasil penghitungan BPK.

Tujuh tersangka tersebut yakni Irwan Arnold selaku PPK, Fausiah Fitriani selaku PPK, Hamsyari selaku POKJA, Anshar Dachri, selaku POKJA, Ir. Muhammad Syarif selaku Direktur PT. Indah Seratama. Drs. Asnam Andres selaku Direktur PT. Duta Abadi dan Bambang Setijowidodo selaku Direktur  PT. Perdana Cipta Abdipertiwi.

"Polda tidak ada alasan untuk tidak menahan tersangka. Sebab, kasus ini sudah lama dan masuk kasus mandek," ujar Ketua ACC Sulsel, Kadir Wokanobun, Jumat (08/11/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, kasus korupsi di Polda Sulsel sudah banyak ditangani. Namun, untuk menindaklanjutinya selalu mandek dan terlihat didiamkan begitu saja. Bahkan, penetapan tersangka selalu dilakukan tetapi tidak ada tindaklanjutnya.

Menurutnya, kasus ini bergulir sudah bertahun-tahun, namun baru ditindaklanjuti Polda pada tahun ini. Dan tepat pada tanggal 05 November 2019 Polda menetapkan tujuh tersangka.

"Ini kasus sudah bertahun-tahun. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk tidak menahan para tersangka," tegasnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sulsel, Dicky Sondani mengaku belum menahan para tersangka yang terlibat kasus korupsi proyek pipa di Palopo. "Belum (belum ditahan,red)," singkat Dicky.

Sementara, salah satu tersangka, Anshar Dachri yang dikonfirmasi via Whatsapp hanya menyerahkan sepenuhnya ke Polda Sulsel untuk memproses kasus tersebut. "Saya pribadi, sementara no comment dulu, kalau ada yang ingin dikonfirmasi baiknya ke Polda saja dinda," singkatnya.

Diketahui, proyek pengadaan pipa atau instalasi pengolahan air di Kota Palopo tersebut dibangun di wilayah Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua dengan menggunakan anggaran tahun 2016 sekitar Rp 15.049.110.000.

Polda Sulsel mulai menyelidiki kasus ini pada 2017 dengan dugaan awal jaringan pipa air yang dibangun di dua kecamatan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. (jar)



Sumber : Radar Makassar

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar